Tragedi sampit, perang sampit, konflik madura

Identitas Etnik Madura Setelah 18 Tahun Tragedi Sampit

Oleh: Fathorrahman Hasbul*

visitmadura.id – Membincang tentang konflik dua etnik Madura dan Dayak dalam tragedi ‘Sampit’ sesungguhnya ibarat membuka irisan luka yang telah lama mengering. Sebab, kini dua suku sebetulnya telah mengubur dalam-dalam dendam dan amarah yang sempat bersemayam dalam ingatan kolektif keduanya. Akan tetapi, lagi-lagi sebagai sebuah studi ilmu sosial, memperbincangkannya tak akan pernah lekang oleh apapun. Konflik keduanya tetap menyita perhatian banyak kalangan dan selalu menarik untuk dianalis lebih jauh, terutama dalam kaitannya dengan narasa politik identitas yang potensial mulai terkelupas pasca konflik yang amat getas tersebut.

Sejak awal, konflik antara dua suku tersebut pada dasarnya dapat diartikan sebagai sekumpulan orang atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan menganut dan mempertahankan kebudayaan, aturan-aturan sendiri, menggunakan bahasa sendiri. Permasalahan-permasalahan dapat timbul di dalam etnik baik itu antar etnik yang berbeda maupun dalam anggota etnik itu sendiri di kemudian hari. Salah satu sumbu penyulut lahirnya konflik dua etnik tersebut nyatanya tidak dapat dilepaskan dari karakter identitas yang tengah menemukan muaranya saat streotipe  dilekatkan dan disejajarkan dengan eksistensi kelompok tertentu dengan identitas tertentu.

Politik identitas yang menyita banyak waktu dan melahirkan banyak korban di antara dua belah pihak antara Madura dan Dayak setidaknya dapat dipahami sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Sebab politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan (Suryani & Azmy. 2016:28).

Tidak banyak yang mengetahui, bahwa pasca konflik berantai antara dua etnik kawakan suku Madura dan Dayak, posisi politik identitas suku Madura menjadi berubah. Di samping banyaknya kecamanan yang bertubi-tubi dengan menisbatkan suku Madura sebagai pihak yang bersalah, pada saat yang sama, identitas tentang suku tersebut perlahan tapi pasti kemudian mengendur. Seolah-olah superioritas atas nama etnik bergeser. Pergeseran ini tidak dalam arti sempit, negatif, maupun parsial, tetapi justru sebaliknya.

konflik sampit, budaya madura, konflik madura
Salah satu potret aksi warga dalam tragedi konflik di Sampit.

Pergeseran pemahaman terhadap gairah politik identitas, tampak di Daerah Madura dimana mereka yang sejak awal terlibat dalam konflik tersebut merasa bahwa pergolakan konflik masa lalu sejatinya bukanlah persoalan yang harus dikristalkan menjadi semakin kuat, tetapi justru menjadi satu titik keberangkatan untuk mencairkan identitas atas dasar meleburkan  kepongahan dan keangkuhan atas dasar identitas itu sendiri.

Dalam konteks ini, potensi pergesaran politik identitas ini bukan sekedar fakta tentang semangat multikulturalisme, ini semata-mata bahwa konflik tersebut telah menciptakan disilusi yang merugikan masyarakat Madura dalam kaitannya dengan preferensi ekonomi dan sosial mereka di daerah perantauan. Sehingga hal itu dapat menciptakan kondisi yang tidak proporsional bagi orang Madura terutama generasi baru yang ingin bekerja di sana (baca: Sampit). Oleh sebab itu maka titik tekan kajian ini mengetangahkan sejauh mana pergeseran pemahaman tentang politik identitas yang selama ini menguat di kalangan korban konflik dari etnik Madura setelah 17 tahun?

Identitas; Perspektif  yang Langgengkan Superioritas

Identitas identik dengan konsep diri dan secara sosial dapat berfungsi sebagai diferensiasi dari orang lain (Syahputra. 2016:21). Identitas menjadi semacam proses sadar diri berupa observasi terhadap diri sendiri untuk mengukuhkan konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Secara sederhana Charon (2007) kemudian memberikan pengertian yang cukup masuk akal tentang identitas dengan menyebutkan bahwa:

Identity is the name we call ourselves, and usually it is the name we announce to others that we are as we act in situations.

Berdasarkan perspektif ini, maka kemudian identitas menjadi semacan modus eksistensi. Berbagai pertimbangan digunakan melalaui identitas untuk mengukuhkan reference group maupun significant others bagi siapapun. Akan tetapi perlu dicatat bahwa sesungguhnya identitas bukanlah lahir dari ruang hampa dan ruang kosong bukan pula bawaan dalam lelaku kehidupan seseorang. Tetapi ia melekat dari sebuah institusi. Dalam konteks ini, Samovar (2010) mengatakan bahwa budaya merupakan arena yang dapat membantu individu dalam sebuah masyarakat untuk menemukan identitas dirinya. Secara eksplisit, identitas inilah yang ikut serta menentukan identitas mereka untuk berbaur dan beradaptasi dengan realitas sosialnya secara intim. Dalam konteks demikian, Hogg (2001) membagi dua tipe identitas, yakni identitas diri (personal identity) dan identitas sosial (social identity). Kedua identitas ini bekerja dan perlahan tapi pasti akan membentuk sebuah wajah baru yang kemudian disebut sebagai self image.

Identitas yang melekat kemudian membentuk sebuah ekpresi yang kuat tentang kedirian masyarakat, sehingga tak pelak identitas ini menjadi lambang dari eksperisi superioritas seseorang terhadap yang mereka anggap beda dari identitas yang mereka pegang. Dalam konteks demikian identitas pada dasarnya adalah sebuah pemahaman tentang kelompok yang merepresentasikan sebuah pemahaman tentang siapa mereka, bagaimana mereka dinilai, bagaimana mereka dilihat. Pemahaman tersebut secara umum dimiliki oleh anggota kelompok tertentu. Kendati demikian, pemahaman yang menyeluruh tentang identitas kelompok oleh anggotanya besar kemungkinan berbeda dengan pandangan yang dikonstruksikan oleh mereka yang berda di luar kelompok (Syahputra, 2016:22-23) .

Pada titik ini, Cestells kemudian mengidentifikasi bagaimana konstruksi identitas muncul yang menurutnya lahir dari tiga kuadran. Pertama, legitimizing identity atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang dibangun dengan narasi penguasa maupun sebuah institusi yang melekat secara dominan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Institusi ini kukuh, melanggengkan dan menunjukkan identitasnya melalui proses dominasi yang panjang.

Kedua,  resistance identity atau resistensi identitas, yaitu identitas yang dilekatkan melalui proses kerja-kerja aktor sosial yang berkerja secara ofensif untuk melakukan pemberian identitas yang dilakukan dalam kondisi tertekan karena ada pengaruh dominasi, yang pada tititk klimaksnya menciptakan resistensi dan meniscayakan pembentukan identitas baru yang berbeda dari mayoritas komunitas sosial yang lain. Ketiga aspek  project identity atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat. Bahkan tidak berhenti di situ, Castells kemudian melihat secara paradigmatik bahwa

“Identities can also be originated from dominant institutions, they become identities only when and if social actors internalize them and construct their meaning around this internalization”.

Identitas Etnisitas; Sebuah Paradigmatik

Dalam lipatan sejarah bangsa Indonesia, perjalanan bangsa ini selalu ditandai dengan adanya keragaman yang luar biasa tentang etnik dan adat. Akan tetapi dalam setiap perjalanannya, keberagaman etnik tersebut kerap kali menjadi komoditas yang parsial. Sebagai sebuah Negara-bangsa, Indonesia acapkali terkotak-kotak dalam sentimen ke daerahan, semangat primordialisme menjadi satu titik kulminasi yang kerap kali menguap ke permukaan.

Pada titik ini etnisitas dalam perspektif Frederich Barth (1988) menunjuk pada term suatu kelompok tertentu karena memiliki dimensi berupa kesamaan ras, agama, asal usul bangsa, ataupun kombinasi diri yang kategori-kategori tersebut terikat pada sistem nilai budaya (Bart, 1988:11)). John M. Echholes & Shadily (1992), memberikan satu terminologi secara eksplisit bahwa etnisitas identik dengan relasi atas dasar biologis dalam diri manusia.

etnik madura dan Tragedi Sampit
Rekonsiliasi dua tokoh yang menyejukkan.

Sesungguhnya simpul etnisitas bermuara pada persolan diskursus tentang kesamaan ras, adat, agama, bahasa, dan keturunan dan memiliki ritme sejarah kehidupan yang sama, sehingga seolah-olah mereka memiliki kosensus yang sama dalam mengarungi hidup. Konsensus yang sama ini kemudian menyumblim menjadi sistem sosial dan sistem budaya yang cukup erat. Pemaknaan etnisitas kemudian secara simultan dibagi menjadi dua macam. Pertama, dalam pengertian luas ia diidentifikasi sebagai sistem budaya yang dilihat pada kesamaan-kesamaan fisik dan sejenisnya. Kedua, dalam pengertian sempit ia menjadi bentuk yang meniscayakan untuk dibatasi  pada aspek karakteristik dan perbedaan budaya (Adrian, 2012:19).

Berangkat dari dua definisi ini, maka jika etnisitas dipahami dalam kerangka yang pertama, hal itu jelas menyisakan masalah, karena akan menyandarkan kepada ciri-ciri fisik yang dibedakan sebgai penanda keanggotaan sebuah kolompok tertentu dan pada saat yang bersamaan dapat meminimalkan proses pskologis dan budaya yang dipercayai memiliki peran penting dalam keanggotaan kelompok etnis. Dalam UU Nomor 40 tahun 2008, kajian tentang etnisitas ini akan terus menarik karena Indonesia adalah negara dengan basis multi budaya, multi etnis, agama, ras, dan multi golongan dan di dalamnya terdapat kesetian etnik yang cukup tinggi. Bahkan mengabaikan faktor etnis dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai perihal solidarita antra etnik itu sendiri. Ada tiga pendekatan untuk melihat aspek etnisitas di Indonesia; pertama, adalah pendekatan primordialisme.

Primordialisme melihat fenomena etnik sebagai kategori sosio-biologis, pendekatan ini umumnya beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikkan oleh gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial yang memang disadari secara objektif sebagai hal yang given yang tak terbantahkan. Kedua, pendekatan transaksionalisme. Pandanan transaksionlisme meliputi kelompok etnik sebagai suatu unit yang ditentukan batas-batas sosialnya (Tilaar, 2007: 6). Ketiga, dalam pendekatan instrumentalisme. Instumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribusi etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa (Tilaar, 2007:7).

Akibat dari pemakananan etnik yang melekat dan menyublim dalam sosial kemasyaratakan warga, maka tak pelak, plakat etnisitas ini menjadi sebuah identitas yang tak terkelupas. Identitas begitu menguat dalam berbagai penetrasi momentum-momentum strategis, baik momentum politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Di dalam momentum politik, agregasi berupa solidaritas antar etnik dalam momentum Pilkada misalkan cukup kuat. Kasus Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah contoh bagaimana politik identitas berbasis etnik kerapkali menjadi modus operandi yang mampu menciptakan arah baru dalam politik itu sediri. Di titik ini, identitas etnis kemudian mengalami manipulasi oleh elite politik yang kemudian dijadikan instrumen dalam perjuangan politik.

Dalam konteks agregasi ekonomi, sentimen terhadap istilah “cukong China” yang kerapkali mewarnai ruang publik kita, merupakan realitas yang tak terbantahkan. Begitupun dalam kasus politik identitas berbasis etnik suku Madura di Sampit, beberapa tahun yang lalu telah menjadi babak baru  dinamika sosial budaya di sana. Dimana agregasi ekonomi yang dominan dari suku Madura sebagai suku pendatang pada titik klimaksnya telah menciptakan konflik dan resistensi yang berkepanjangan. Konflik-konflik tersebut menguap bukan hanya persoalan survivalitas persaingan bisnis semata, tetapi karena politik identitas berbasis etnisitas telah membungkusnya menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian konflik tersebut. Di sini, politik identitas berbasis etnik telah menciptakan disilusi yang mengerikan.

Rangkaian identias etnik tersebut muncul karena terjadi relasi yang kuat yang dilakukan oleh berbagai individu-individu untuk megukuhkan sebuah eksistensi diri. Semakin dia kuat identitas etnisitasnya, maka di saat itu pula loyalitas dan penghambaan atas kultus etnik itu sendiri semakin diakui. Sehingga pada titik klimaksnya hal ini dikamuflase menjadi perangkat untuk menjatuhkan identitas lain yang dianggap sebagai musuh. Dalam kasus Madura-Dayak misalkan sentimen identitas berbasis etnis ini berdiaspora dalam tiga kutub. Pertama, ia menjadi gerakan sosial yang menghendaki adanya proses pertautan secara fundamental, kelompok-kelompok kesukuan ini kemudian memunculkan pesan gerakan ekonomi secara menyuluh.

Kedua, gerakan agregasi muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi bawah. Peranan ini akan semakin menguat jika ditopang dengan agregasi kepemimpinan yang kokoh. Ketiga, agregasi sebagi sebuah gerakan sosial, lahir dari dinamisasi gerakan masyarakat itu sendiri, protes lahir karena selama ini protes individu mengkristal menjadi sebuah gerakan simultan yang terorganisir.

Kita sampai pada sebuah garis damarkasi bahwa sejatinya politik identitas berbasis etnisitas dapat dimaknai sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suku etnis tertentu. Politik identitas tentu saja bukan dalam pengertian yang sempit, tetapi ia semacam ide perbedaan tentang keyakinan sebuah identitas yang melekat dalam dirinya dan kelompok.

Dalam simposium di Wina Swiss, 1994 (dalam Ubed, 2002: 17) dibagi menjadi dua aliran dalam politik identitas: pertama, Anglophone, yang fokus pada masalah hak dan klaim penduduk asli, pribumi (indigenous people), beberapa negara yang sangat kental dengan ini antara lain, Kanada, New Zealand, dan Australia. Kedua, Anglo-american fokus pada masalah pembangunan seperti gelombang imigrasi, keberadaan kelompok-kelompok religius di masyarakat, pengaruh budaya, sosial, dan lain sebagainya.

Relasi Intim Politik Identitas berbasis etnisitas dan konflik

Harus diakui bahwa politik identitas berbasis etnsitas perlahan tapi pasti akan memunculkan sebuah kesadaran terhadap loyalitas tanpa batas. Dengan kata lain, suatu kelompok etnis yang berlebihan dapat memicu munculnya faktor etnosentrisme (ethnocentricism) yang bisa jadi salah satu faktor. Secara termenologis, pemaknaan terhadap makna etnosentrisme ini adalah sikap yang fundamen yang tak pelak dapat memicu konflik etnis (Sibarani: 2013: 4).

Sikap etnosentrisme adalah sikap dasar yang menunjukkan keyakinan bahwa kelompok etnisnya merupakan etnis yang paling super dibandingkan dengan etnis lainnya. Etnis lainnya dipandang sebagai etnis yang lebih rendah dari etnisnya. Kebudayaan etnisnya dianggap sebagai kebudayaan yang paling utama atau paling sentral, yang lain adalah budaya pendukung, agamanya dipandang sebagai agama yang paling baik, tradisinya sebagai tradisi yang paling baik, pakaian adatnya dipandang sebagai yang paling baik, dan sejenisnya (Sibarani, 2013: 5).

Sikap-sikap ini sejatinya merupakan representasi dari cermin kerberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok etnisnya yang dapat menggangu realitas kesolidan dan keguyuban antar etnis yang lain bahkan dapat menimbulkan diskriminasi, buruk sangka, kekerasan, dan konflik antar etnis (Darity, 2005). Secara teoritis beberapa fakor yang dapat memicu konflik karena identitas etnis yang terlalu menguat antara lain; (1) paradigma kultural dan (2) paradigma struktural (Darity, 2005).

Paradigma kultural memandang konflik atas identitas etnis sebagai isu identitas sosial yang disebabkan oleh adanya ancaman terhadap budaya etnis. Ancaman ini bisa jadi dipicu oleh etnosentrisme sebagaimana diuraikan di atas, diskriminasi, buruk sangka, dan lain sebaginya. Paradigma struktural memandang bahwa konflik etnis bukan merupakan isu identitas etnis, melainkan isu yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, masalah politik, termasuk masalah pemukiman. Konflik antar etnis yang bersifat struktural dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) perebutan sumberdaya yang langka, seperti perebutan kekuasaan, lapangan kerja, teritorial, ekonomi, pengakuan hak dalam artian yang luas, dll. (2) modernisasi yang bertentangan dengan budaya etnis, dan (3) penambahan anggota etnis melalui mekanisme non kekerabatan (non kinsip).

Selain itu, terdapat faktor pemicu lain, seperti (1) kesamaan budaya suatu etnis yang mengabaikan kesetaraan sosial (overrules social equality), (2). terpicunya kepahitan dan ketidakadilan masa lalu yang dialami oleh suatu etnis, (3) terpicunya pengalaman pribadi yang buruk dari anggota suatu etnis, dan (4) pertentangan antara anggota pendatang lama dan pendatang baru, dan (5). Terjadinya penyederhanaan kompleksitas sosial menjadi pertentangan sederhana (Ratcliffe, 2006).

Konflik etnis sebagaimana dipaparkan di atas, baik yang bersifat kultural maupun struktural terjadi karena pada dasarnya potensi konflik telah terdapat di dalam suatu etnis sebagai kelompok dan di dalam diri anggota-anggotanya sebagai individu. Potensi tersebut bersumber dari perbedaan budaya, tradisi, bahasa, kekerabatan, agama, pakaian adat, pengalaman masa lalu, kesamaan nenek moyang dan asal usul (Sibarani, 2013: 10).

Potensi ini dengan sangat mudah terpicu menjadi konflik jika perbedaan-perbedaan etnis tersebut diarahkan atau dikembangkan oleh pihak lain atau kelompok etnis lainnya menjadi tindakan-tindakan diskriminatif, tindakan buruk sangka, tindakan yang mengusik identitas etnis, dan tindakan yang menggangu perolehan berbagai sumberdaya yang menjadi tujuan dari suatu etnis. Potensi konflik etnis cukup besar sebagai akibat dari perbedaan etnis yang sangat beragam

Dengan kata lain, identitas yang sangat kuat terhadap proses kerja-kerja etnisitas ini tak pelak melahirkan konflik dalam sosial kemasyarakatan secara bertubi-tubi. Konflik dapat mengambil bentuk yang lunak, subtle, sampai kepada bentuk-bentuk yang keras dan terbuka, ketidaksukaan (dislikeness), ketidaksepakatan (discord), ketidaksetujuan (disagreement), perseteruan (rivalry), persaingan (competition), permusuhan (hostility), oposisi (opposition), kontak fisik yang melibatkan kekerasan (violence), dan sebagainya (Purwanto, 2015:6).

Berdasarakan pandangan ini maka cukup jelas dipahami bahwa sesugguhnya persoalan konflik atas dasar politik identitas cukup beragam, datang dari berbagai dimensi. Baik itu menyangkut motif ekonomi mapun motif politik, ideologi, budaya dan sejenisnya. Konflik yang berdimensi ekonomi dan politik kerap berhubungan dengan aspek instrumental dan material (siapa mendapatkan apa atau siapa kehilangan apa dan berapa banyak). Konflik yang berdimensi ideologi atau budaya berhubungan dengan identitas dan karena itu sering memiliki aspek yang lebih fundamental.

Dalam konteks kasus Sampit, lagi-lagi resistensi identitas yang dibangun adalah soal identitas etnis. Penistaan terhadap identitas berbasis etnis sebagaimana konflik Madura-Dayak sesungguhnya akan menghadirkan sebuah pola kekerasan sosial seperti; kemarahan, amok massa, perusakan serta tindakan-tindakan anarkis yang semua itu dianggap sebagai bagian untuk membela identitas yang sudah dinistakan.

Pemahaman Tentang Politik Identitas Etnis Madura Pasca Konflik 

Titik tekan tulisan ini sesungguhnya hendak ingin menunjukkan bagaimana pemahaman korban tragedi Sampit setelah beberapa tahun lamanya. Pemahaman ini sengaja diuraikan untuk menunjukkan bahwa ketika negara hadir secara terus menerus mengampanyekan semangat multikulturalisme dan keadaban dalam gairah sosial masyarakat hari ini, sepertinya penting untuk memotret apakah sentimen politik identitas berbasis etnisisitas dalam gugus masyarakat Madura -sebagai daerah yang pernah berkonflik- wajah mekanisme politik identitas masih menyala atau justru sebaliknya melebur menjadi satu titik kulminasi?

Sebab luka dan kerugian baik finansial maupun moral dalam tragedi konflik tersebut sudah berjibun-jibun sehingga untuk mengembalikannya seperti sediakala tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi melalui dengan proses panjang yang cukup ‘melelahkan’.

Jika dianalisis secara seksama, sejak awal kasus konflik Madura-Dayak yang merupakan konflik identitas  berbasis etnisitas, seringkali menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial kemasyaraktan di sana.  Di sini tesis  Amien Maalouf (2004) seolah-olah menemukan momentumnya yang pas mengapa begitu banyak orang melakukan kejahatan atas nama etnis, atau bermacam identitas lainnya ketika justru identitas multikulturalisme terus dikampanyekan secara terus menerus oleh pemerintah?

Dalam konteks demikian konfliktual yang menyita banyak korban antara Madura dan Dayak setidaknya menjadi bukti betapa sesungghnya identitas telah  merefleksikan sebuah gagasan yang cukup presisi, gagasan yang secara teori mestinya tidak menimbulkan kebingungan. Apalagi kemudian seseorang bisa melakukan apa saja atas nama identitas kelompoknya. Identitas Madura yang melekat ketika itu tersusun dari sejumlah unsur, dan unsur-unsur ini bukan sebatas pada hal-hal khusus yang tercantum dalam identifikasi konflik etnis semata, tetapi memuat faktor-faktor ekonomi yang berkelindan berdiaspora dalam lingkup sosial itu.

Dalam interaksi yang menunjukkan relasi ekonomi kedua belah pihak, secara ekspilisit juga terjadi dalam bentuk pertukaran pertolongan dalam pekerjaan sehari-hari antar tetangga, antar teman sepergaulan, tukar menukar soal keuangan dan masalah ekonomi yang lain. Sehingga lambat laun, pola-pola pertukaran ini tampak pincang, dan menguntungkan sebelah pihak, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai interaksi sosial yang kehilangan orientasi.  Interaksi sosial yang disoriented seperti terganggunya jalinan sosial akibat interaksi sosial-ekonomi yang mengalami peretakan sejatinya praksis menimbulkan dampak sosial yang sesungguhnya sangat rumit dan mampu menimbulkan keresahan-keresahan sosial yang pada skala tertentu menjadi focal consent timbulnya konflik yang berujung kekerasan sosial di Sampit.

Tingkah laku agresif masyarakat Madura dan Dayak yang terekspresikan dalam kekerasan sosial, persis dengan apa yang pernah ditegaskan oleh Ted Robert Gurr (1970) bahwa konflik selalu lahir karena sikap ketidakpuasan atau discontents sebagai akibat luas adanya jarak yang lebar antara value expectation dan values capabilities, sehingga masyarakat sungguh-sungguh merasakan adanya sesuatu yang hilang yang disebut relative deprivation.

Kini setelah konflik tersebut berlalu, politik identitas yang mereka banggakan pada beberapa tahun silam, pada titik klimaksnya telah mengalami pergeseran yang cukup fundamental. Terutama tampak dari pergeseran pemahaman tentang idiom lokal “benguk pote tolang tembeng pote matah” (lebih baik putih tulang dari pada putih mata) (Jonge, 2011:25). Artinya bahwa solidaritas kokoh etnis kedaerahan dalam lelaku hidup orang Madura kemudian hari ini mulai bergeser. Bahwa pertalian konflik identitas dalam kasus Sampit bagi para korban telah merugikan secara ekonomi.

Kerugian tersebut, tidak hanya tampak ketika konflik berlangsung, tetapi kini setelah 17 tahun berlalu, ketika anak-anak mereka dan pemuda di sana kembali ingin bekerja ke “Jawa Utara” -begitulah beberapa eks korban menyebutkan tentang pulau Kalimantan, yang dianggapnya sebagai pulau yang sangat subur- sudah tidak seheroik dulu.

“Di Sampang (kabupaten di Madura) itu, daerahnya kering, jadi suka tidak suka, maka harus merantau, tetapi sekarang tidak seenak dulu utuk merantau ke Kalimantan, karena banyak yang trauma dengan konflik Sampit, sekaligus tingkat penerimaan masyarakat di sana yang seakan-akan menganggap orang Madura tukang rusuh dan lihai mengurangi piring orang Fadli (eks-Korban Konflik).

Sehingga Jikapun mereka terpaksa berangkat, sudah dipastikan bahwa gairah perjuangan mereka dalam merantau sudah sedikit berbeda. Pradoks politik identitas pun kemudian sengaja bergeser. Pergeseran ini nyatanya tidak saja menunjukkan tentang cemerlangnya pemahaman mereka tentang bahaya-bahaya krusial politik identitas berbasis etnisitas, tetapi karena lebih pada upaya untuk mengamankan standar ekonomi di daerah rantau.

“Saudara saya tahun lalu berangkat ke Kalimantan, saya tegaskan bahwa gak usah menonjolkan kemaduraan, bekerja saja, biar usahamu tidak terganggu”. Nanfisah (Korban)

Berdasarkan dua perspektif ini, maka proses pemahaman tentang politik identitas yag dulu sempat melahirkan konflik berkepanjangan, sejatinya tidak diilhami oleh ekspresi semangat multikulturalisme dalam pengertian yang universal, tetapi ternyata pergeseran pemahaman ini lebih disebabkan oleh rangkai motif ekonomi yang luar biasa.

Ketika tragedi konflik tersebut sejak awal memunculkan problem sosial yang memuat perbedaan antara das sollen (yang seharusnya kita inginkan terjadi) dan das sein (yang nyata yang terjadi), lantas, apakah kekerasan sosial yang sudah berlalu itu masih perlu dipertakan atau dileburkan diganti dengan semangat rekonsiliasi dengan mengubur se sedalam-dalamnya politik identitas berbasis etnisitas yang merugikan? Jawabannya tentu saja tergantung pada gairah precipitating factors atau factor peletus dan biasanya terlihat pada level intencity of commintment to values, yaitu adanya dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat Madura dan tokoh-tokoh sentral di dalamnya untuk membangun konsensus bersama bahwa politik identitas atas nama etnisitas selalu tampak getas.

Penutup

Sesugguhnya persoalan konflik atas dasar politik identitas berbasis etnisitas seperti kasus Sampit 17 tahun yang lalu telah mengakibatkan disilusi sosial yang mengerikan. Kini setelah lama konflik tersebut berlalu, masyarakat korban konflik justru telah memiliki cara pandang yang berbeda tentang bagaimana mereka melakukan mekanisme pertahan diri dan kelompok dalam memahami politik identitas saat konflik maupun tidak. Pergeseran pemahaman identitas ini bagi banyak kalangan di luar Madura, dianggap sebagai benih-benih dari kesadaran akan semangat multikulturalisme, tetapi pada kenyataannya, pergeseran pemahaman tersebut lagi-lagi karena motif rekonsiliasi ekonomi semata, tidak lebih.

Jadi, jika lahirnya konflik selalu erat dengan identitas yang dibalut oleh motif ekonomi dan politik yang kerap berhubungan dengan aspek instrumental dan material (siapa mendapatkan apa atau siapa kehilangan apa dan berapa banyak), nyatanya proses rekonsiliasi identitas pasca konflik juga tak lepas dari motif instrumental itu sendiri.

05/05/2019. 

*Asal Sumenep, Menempuh Magister Ilmu Komunikasi UGM. 

 

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Fikri. 2012. Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah; Studi Pemilihan Gubernur DKI 2012). Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah

Barth, Frederik. 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya (terjemah) dari Ethnic in Boundaries. Jakarta: Universitas  Indonesia Press.

Charon, John M. 2007. Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation, An, Integration. New Jersey: Pearson Prentice Hall

Darity Jr., William A. (Ed.). 2005. International Encyclopedia of the Social Sciences. 2n ed. Volume 3. New York: Macmillan Reference.

Echols, M John & Hasan Shadily. 1992. Kamus Indonesia-Innggris. Jakarta: Gramedia

Gurr, T. Robert. 1970. ’Why Men Rebel.‟ New Yersey. Princeton University Press

Hogg, Michael A, dan Terry J. Deborah (ed). 2001. Social Identity Proccesses in Organizational Contexts. Philadelphia: Psycholoy Press

Jonge, Huub De. Garam Kekerasan dan Aduan Sapi; Esai-esai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura. Yogyakarta: LKiS

Maalouf, Amin.  2004.  In The Name of Identity, Resist Book, Yogyakarta

Manuel Castells, 2003. The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural, Vol II, Australia: Blacwell Publishing

Purwanto. 2015. Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif. Jurnal Review Politik Volume 05, Nomor 01.

Ratcliffe, P. 2006. Conceptualizing “Race”, Ethnicity and Nation: Towards a Comparative Perspective in Ratcliffe, P. (Ed). Race, Ethnicity and Nation. London: Taylor & Francise

Samovar, Larry A., Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel. 2010. Communication Between Cultures. Boston: Cangage Learning

Sibarani Berlin. 2013. Bahasa, Etnisitas Dan Potensinya Terhadap Konflik Etnis. Dalam Jurnal BAHAS Universitas Negeri Medan, Vol 22. No.02

Suryani, Ana Sabhana Azmy. 2016. Politik Identitas Dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru). Tangerang: PUSLITPEN LP2M UIN Syarif Hidayatullah

Syahputra, Iswandi. 2016. Pemuja Sepak Bola; Kuasa Media atas Budaya. Jakarta: KPG

Tilaar, H.A.R. 2007.  Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Ubed, Abdillah. 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesia setara

UU Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan  Diskriminasi Ras dan Etnis

Wawancara

  1. Fadli, Warga Sampang, Wawancara Melalui Telpon 25/05/2018
  2. , Warga Sampang, Wawancara Melalui Telpon, (25/05/2008)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *