garam madura, wisata di madura, wisata sumenep

Hikayat Garam di Pulau Garam: dari Monopoli ke Impor

Oleh: Misdar Mahfudz*

visitmadura.idMadura dan garam, ibarat garam dengan asinnya. Keduanya saling melekat dan tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya. Munculnya istilah pulau garam untuk sebutan lain bagi pulau Madura merupakan bukti nyata bahwa Madura merupakan salah satu penghasil garam terbesar di negeri ini. Madura bisa mensuplay sekitar 689 ton lebih atau sekitar 50 persen kebutuhan garam nasional[1]. Sehingga pada titik ini, Madura merupakan lumbung paling strategis  bagi percaturan produksi garam di Indonesia. Tanpa garam dari Madura, garam nasional menjadi limbung, bahkan ‘tak asin lagi’.

Garam merupakan komoditi strategis sebagai bahan baku industri dan bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat. Tetapi dewasa ini kehidupan petani garam di Madura, dihadapkan pada situasi sulit. Banyak petani tidak dapat bertahan dengan pilihan usahanya, bahkan ada yang meninggalkan usahanya dan berpindah menekuni mata pencaharian lain[2].

garam madura, wisata madura, wisata sumenep
Petani garam di Sumenep sedang memanen hasil garam (dok.visitmadura.id)

Problem yang dihadapi petani garam yang tampak ke permukaan, antara lain menyangkut harga, mutu garam yang sangat rendah, sampai membanjirnya garam impor[3]. Semua masalah ini merupakan paradoks yang semestinya tidak menjadi topan mengerikan bagi masyarakat Madura, khususnya mereka para petani garam.

Sebab identitas sebagai pulau garam bukan saja identitas kultural, tetapi juga menjadi titik balik bagi pertumbuhan ekonomi petani garam. Produksi garam yang melimpah ruah sejatinya harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan para petani garam.  Jika ini tidak terjadi, maka patani garam adalah sapi perah di ‘ladang’ miliknya sendiri. Hari ini ratapan suram petani garam menyisakan luka yang terus menganga.

Persoalan di tengah kekayaan akan garam yang melimpah ruah, pada kenyataannya bersumber pada persoalan yang sudah klise. Jika kita membuka kembali file-file lipatan sejarah tentang dinamika garam di pulau Madura, maka sudah barang tentu kita akan menemukan disparitas problem monopoli garam yang tak berkesudahan. Berawal dari monopoli yang dilakukan oleh penguasa kolonial, hingga pemerintah, kemudian hari ini  di bayang-banyangi oleh daya tonjok kebijakan impor.

garam madura, wisata madura, wisata sumenep
Petani garam di Sumenep sedang memanen hasil garam (dok.visitmadura.id)

Pada tahap inilah penulis akan mengkaji hikayat garam di pulau Madura mulai dari sejarah monopoli garam hingga problem impor. Analisis ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi upaya resolusi terhadap tembok besar persoalan garam di Madura yang hingga kini sulit diruntuhkan dan sangat sukar untuk ditakar. Sehingga nantinya mampu mendorong sebuah  rekomendasi strategis bagi perbaikan dan pemberdayaan para petani garam di Madura.

Monopoli garam dalam lintas sejarah

“Monopolisasi adalah kebutuhan pokok yang membawa serta kewajiban moral untuk menjamin ketersediannya’. Begitulah perspektif Reporrt Van de Madoera-commissie pada tahun 1920. Sepanjang hampir dua abad, monopoli garam di Hindia Belanda dan Indoensia telah terjadi dalam pelbagai bentuk.

Pada tahun 1813, monopoli garam diperkenalkan di Jawa dan Madura. Negara hadir dalam bentuk kuasa yang memeliki legitimasi untuk menggenggam monopoli jual beli garam[4]. Tak lama kemudian perlahan tapi pasti pemerintah mulai terjum dalam produksi garam. Akibatnya kawasan penghasil garam di Jawa semakin lama semakin banyak yang ditutup, dan pada paruh kedua abad ke-19 pun produksi garam di Madura mulai dibatasi[5].

Cengkraman negara terhadap produksi garam menjadi demikian kuatnya, sehingga masyarakat tidak bisa lagi berbicara tentang perdagangan yang lues dan terbuka atau bahkan term perdagangan bebas dalam bentuk imajinasi kolektif. Monopoli ini, selain bersifat administratif, juga bernuansa teknologis. Selepas tahun 1910 tanah-tanah dibeli oleh pemerintah untuk memproduksi garam di bawah pengelolaan monopoli ini[6].

Sesudah kemerdekaan Indonesia monopoli pemerintah kolonial mula-mula dilanjutkan, meski tidak terlalu sukses karena situasi kacau pasca perang dunia. Pada tahun 1959 monopoli ditinggalkan sebagai sisa peninggalan sistem kolonial. Pada dasawarsa 70-an kebutuhan terhadap monopolisasi demi meningkatkan produksi kembali dirasakan sehubungan dengan terjadinya kelangkaan garam. Kendati tidak mendominasi seluruh pembeli dan penjual garam, tetapi negara sangat mempengaruhi distribusi produk ini.

garam madura, petani garam, wisata madura
Petani garam di Sumenep sedang memanen hasil garam (dok.visitmadura.id)

Dari berbagai aktivitas di luar batas kewajaran tersebut, masyarakat Madura memandang monopoli sebagai penindasan yang menyengsarakan. Praktek monopoli garam di Madura  hampir memiliki imajinasi dan spirit yang sama. Dulu maupun sekarang tujuan pemerintah selalu ingin mengamankan persediaan garam untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah juga memandang garam sebagai sarana perpajakan yang sangat signifikan.

Namun pada saat yang sama, upaya intimidasi dalam  bentuk percepatan produksi sebanyak-bayaknya tidak didukung oleh sebuah upaya menjadikan petani garam lebih sejahtera. Sebab, jika selama ini kita mengenal istilah daun mas, maka garam adalah krikil mas yang menjadi kekayaan penting bumi Madura[7]. Semestinya pertanian garam mampu menopang lahirnya intensitas kesejahtaraan yang berkesinambungan. Bukan  justru menjadi spiral yang mengantarkan masyarakat Madura pada kubungan ketidakberdayaan yang berkepanjangan.

Aksi-aksi perlawanan terhadap monopoli tersebut selalu menunjukkan pola yang sama; pemberontakan penduduk, aksi, dan protes masyarakat, semua ekspresi perlawanan nyatanya ibarat gayung yang tak bersambut. Kuantitas garam yang menggunung pada akhirnya menjadi puncak mas yang tak berharga, ditelah waktu dan kegetiran harga. Sebab spekulasi pemerintah yang sangat beragam, mulai dari kualitas buruk hingga harga yang murah telah menciptakan dehumanisasi simbolik bagi para petani garam. Antara garam sebagai sebuah potensi dan garam sebagai sebuah hasil pertanian harganya tetap sama.

Monopoli pada kenyataannya tidak memungkinkan jenis perlawanan lain. Ada keterbatasan ruang lingkup untuk memperjuangkan kepentingan para petani garam itu sendiri. Monopoli garam merupakan kejahatan struktur kekuasaan, sehingga petani tidak dapat melepaskan diri dari praktek kekuasaan tersebut.

Petani garam Madura tidak memiliki sarana memadai untuk menggelar perlawanan jangka panjang. Tetapi begitu situasinya mengizinkan mereka hanya bisa berupaya menghindari pemaksaan monopoli. Paradoks monopoli garam adalah monopoli dilindungi dan sekaligus mengkapitalisasi petani garam.

Pasar Garam yang Tajam

Dalam konteks yang lain, ratapan panjang petani garam di Madura terus berkisar melalui bentuk monopoli gaya baru, semisal berkisar pada proses pasar, produksi, dan distribusi. Fakta yang menarik adalah struktur pasar garam di Madura sangat spesifik, karena tidak bisa dipisahkan dari pola hubungan produksi ketika proses pembuatan garam (baca: garam bahan baku) berlangsung.

hikayat pulau garam, wisata madura
Petani garam di Sumenep sedang memanen hasil garam (dok.visitmadura.id)

Dalam proses produksi garam  di Madura, terdapat kecenderungan adanya dominasi sistem bagi hasil dengan satuan kerja kelompok -meskipun di luar ini juga terdapat petani yang otonom (petani kecil yang membuat garam sendiri)-. Namun demikian terdapat banyak varian pelaku ekonomi yang ‘bermain’ pada komoditas garam rakyat ini  baik yang berada di jalur produksi maupun distribusi atau pemasaran[8].

Bahkan, terdapat kecenderungan para pemilik lahan “bermain ganda” di kedua jalur sekaligus. Di tingkat komunitas petani garam, struktur pasar yang terbangun tercermin dari pola hubungan antara petani produsen bahan baku dan pelaku pasar yang pada umumnya terdiri dari petani besar, makelar, tengkulak, penyetok, pengepul pabrikan, dan disributor.

Faktanya, kekuatan ini menguasai jaringan dan akses pasar; bahkan struktur pasar terkonstruksi melalui relasi-relasi sosial yang saling mengikat mereka dalam suatu jaringan (network).  Pedagang besar pada umumnya juga petani besar atau pemilik modal. Mereka sebagai produsen garam bahan baku menyerahkan penggarapan lahanya kepada perombong atau penggarap dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi, pemilik lahan atau juragan secara struktural dan kultural memiliki otoritas penuh atas hasil produksi garam di lahan miliknya.

Pada umumnya, begitu garam yang dibuat perombong atau penggarap dipanen dalam bentuk garam krosok, oleh perombong langsung diangkut ke  gudang-gudang garam milik pemilik lahan dan oleh mereka ini secara langsung atau melalui mandor didata jumlah berat garam yang dihasilkan[9].

Dalam hal ini masalah krusial bertumpu pada tidak dilakukan penimbangan dengan alat timbang yang standar, melainkan hanya didasarkan pada pikulan: 1 pikul atau 1 karung plastik dihitung setara dengan 50 kg. Akan tetapi, untuk berat garam 1000 kg (1 ton) dihitung berasal dari 22 pikul atau 22 karung (1100 kg), karena yang 2 pikul atau karung (100 kg) diperhitungkan oleh juragan sebagai penyusutan di gudang. Untuk harga jual garam cenderung ditentukan oleh juragan yang notabene petani besar sebagai pemilik lahan[10].

Pembelian garam oleh pemilik lahan biasanya dilakukan dengan pembayaran tunai dan pasti lebih cepat dibandingkan dengan pelaku pasar lainnya. Barangkali hal ini termasuk salah satu rasionalitas mengapa perombong tidak pernah mempersoalkan monopoli pasar tersebut. Sementara itu setelah produk garam krosok berada dalam kekuasaan pemilik lahan, terdapat beberapa pola pemasaran, antara lain:

Pertama, distok sementara untuk kemudian dijual kepada pedagang tengkulak atau makelar setelah ada marjin keuntungan yang signifikan. Kedua,  langsung  dijual kepada pedagang atau makelar jika membutuhkan uang mendesak atau over stock.

Dengan mekanisme pasar tersebut, maka status perombong hanya diposisikan sebagai produsen pembuat garam, tanpa akses pasar sama sekali. Pemilik lahan memiliki otoritas untuk menguasai produk garam yang dihasilkan perombong dan sekaligus menguasai akses pasar. Dengan begitu terjadi praktik monopoli pembelian produk garam yang dihasilkan perombong oleh pemilik lahan atau pemodal.

Dalam kondisi yang demikian, terbuka peluang luas untuk menentukan harga garam secara sepihak. Penentuan harga yang cenderung sepihak ini ditanggapi secara beragam para perombong maupun petani pada umumnya.Secara sederhana pasar garam di Madura secara struktural telah menempatkan petani garam pada posisi yang lemah dan rentan, karena mereka tidak memiliki akses ke pasar secara langsung.

Struktur pasar pada berbagai level di tingkat komunitas maupun suprakomunitas menunjukkan adanya hegemoni pemilik modal dengan mekanisme pasar yang monopolistik, sehingga tercipta praktik kartel (segelintir pihak yang menguasai dan menentukan pasar) dalam tata niaga garam. Pelaku pasar cenderung tidak konsisten dan mempertahankan hegemoninya.

Dalam struktur pasar garam yang cenderung hegemonik dan monopolistik tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas kurang memiliki kemampuan untuk mengawal implementasi kebijakan yang dibuatnya, sehingga dirasakan oleh petani garam setengah hati dalam memproteksi dan memperjuangan kepentingan petani.

Di Bawah Kultus Problem Impor

 “Garamku Tak Asin Lagi”. Begitulah judul sebuah film dokumenter karya sineas muda Aceh, Azhari dan Jamaluddin Phona dalam ajang Eagle Awards Documentary Competition 2011. Film berdurasi 20 menit ini mengisahkan tentang kegelisahan para janda Aceh yang bertani garam untuk meneruskan hidup. Namun, sayangnya usaha produksi garam lokal ini tak mampu bertahan di tengah bajirnya garam impor. Lebih dari itu, film ini juga menyampaikan pesan bahwa kehancuran indutri garam lokal bukan semata-mata karenakan kualitas produknya rendah tetapi juga karena tak adanya keberpihakan dari kebjakan pemerintah[11]. Apa yang menjadi ratapan para janda di Aceh, tidak menutup kemungkinan juga berlaku bagi para janda di Madura  yang menggantungkan hidupnya pada pertanian garam.

Sejatinya, permasalahan impor garam memang tampak poluler di tahun 2011[12]. Kisruh soal garam juga berhasil mewarnai pemberitaan di sejumlah media massa. Bagaimanapun impor garam telah menciptakan kegetiran bagi  para  petani. Sebab mata pencaharian petani garam akan teracam termarginalkan. Setelah banyak ‘luka kehidupan’ di derita para petani, pemerintah justru acapkali menelurkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kehendak masyarakat luas, teruma bagi masyarakat Madura. Segregasai perdagangan bebas telah menciptakan paradoks bagi masyarakat petani garam. Pemerintah hanya berani memikirkan surplus pertautan ekonomi dalam skala makro, sedangkan ekonomi yang bersumber dari kerja-kerja masyarakat langsung ternyata luput dari perhatian.

Fenomena impor garam menjadi masalah tersendiri yang dialami negeri ini. Kasus impor garam sudah sangat sering terjadi. Dampaknya cukup luas, bagi pulau Madura secara khusus, harga pasar garam benar-benar mencekam. Inilah problem dari kapitalisme dan dampak krusial perdagangan bebas. Kapitalisme global telah menyeret masyarakat pada ruang dimana segala entitas hidup diatur para pemilik modal dan industri asing.

Tidak berkembangnya sektor pergaraman nasional antara lain dikarenakan faktor kelemahan dalam negeri dan faktor liberalisasi perdangangan. Dari dalam negeri, pemerintah kurang memberikan perhatian penuh dengan tidak mengadakan subsidi secara rutin dan berkala meliputi pemberian modal atau suplay dalam bentuk penguatan teknologi. Padahal untuk menghasilkan garam yang berkualitas baik, perlu adanya mesin teknologi produksi yang tidak hanya megandalkan cuaca.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga tidak melakukan pengawasan terhadap aplikasi dan kebijakan proteksi yang sudah dibuat, papahal dalam hal ini pemerintah memiliki PT. Garam selaku badan usaha milik negara untuk mengatur tata niaga dan ketersediaan stok garam dalam negeri. Upaya intensifikasi belum membuahkan hasil maksimal, sementara upaya ekstensifikasinya kerap hanya menjadi wacana yang belum mampu direalisasikan karena berbagai kendala domestik.

Kurang bergairahnya negara dalam menggenjot sektor pergaraman nasional disebabkan oleh liberalisasi dimana kegiatan impor menjadi mudah dan murah untuk dilakukan[13]. Bias garam impor yang dilakukan secara nasional tentu akan mencekik pertumbuhan garam lokal. Sebab keberpihakan pasar dalam konteks akumulasi distribusi dan produksi beralih pada simpul-simpul yang telah didesain oleh pemerintah dan pemilik modal.

Mencermati fenomena ini maka pemerintah semestinya melakukan reinterpretasi terhadap kebijakan impor garam di negeri ini. Bahwa tujuan utama setiap kebijakan yang diambil mestinya dilandasi atas dasar motif untuk menciptakan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang bukan sekedar pemenuhan kebutuhan semata. Ada beberapa hal yang menurut penulis, mesti dilakukan pemerintah.

Pertama adalah melakukan kebijakan pembatasan impor garam, misalnya saja komoditi yang boleh diimpor adalah komoditi yang betul-betul tidak mampu diciptakan di dalam negeri. Untuk barang hasil pertanian seperti garam pemerintah harus menghentikan secepatnya. Masalah persediaan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bisa ditaktisi dengan komsumsi barang komplementer.

Selain itu pemerintah wajib bekerja keras menggenjot produksi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secepatnya. Kedua, adalah pengembangan teknologi  serta riset dan pengembangan (Research and Development). Mengingat bahwa salah satu penyebab utama ketidakmampuan memproduksi komoditi dalam bentuk garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri adalah masih minimnya penguasaan dan aplikasi teknologi, sehingga hasilnya pun masih sangat minim.

Ketiga adalah menyusun paket regulasi yang memproteksi impor garam serta memberi hukuman yang berat bagi para importir yang selama ini telah banyak merugikan negara. Dan terakhir adalah membangun kecintaan pada produk lokal. Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kultur masyarakat yang lebih memilih komsumsi produk lokal, sebab hari ini sebagian besar masyarakat lebih memilih produk impor dibanding produk lokal.

Penutup

Dari pelbagai uraian di atas, petani garam benar-benar berada dalam situasi yang terjepit. Pelbagai  bentuk monopoli hadir dengan begitu rupa menghantui para petani garam kita.  Trauma sejarah monopoli masa lalu dan monopoli dalam bentuk harga, produksi, dan distribusi ditambah segregasi ketidakberpihakan pemerintah melalui program impor, merupakan sederat permasalah panjang yang tidak bisa ditepis.

Permasalahan yang komplek ini tentu tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak dan dalam waktu yang singkat.  Hal ini membutuhkan rekayasa dari pemerintah sebagai regulator, sekaligus eksekutor yang memiliki kuasa dalam politik dan perekonomian nasional. Perlu adanya sinergi antara lembaga pemerintah sendiri, misal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Kesehatan, Kementrian Perdagangan, Kementrian Keuangan, Pemerintah Daerah, DRPD Kabupaten, sentra garam di Madura, dan semua pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan serta eksekusi rantai produksi, distribusi, serta konsumsi garam di Madura, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri.

Sinergi ini akan menjadi solusi jangka panjang atas ketidakmampuan Indonesia memenuhi kebutuhan  garam nasional baik rumah tangga maupun industri. Sudah selayaknya kita sebagai putra Madura mampu melihat jauh ke depan dalam penyelesaian masalah di lapangan saat ini dengan solusi satu atap.  Sehingga diharapkan penyelesaian yang dilakukan tidak tambal sulam dan hanya menjadi solusi sesaat.

*Alumnus S2 Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya

Catatan Kaki

[1] Madura merupakan nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.250 km2 (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa. Atas dasar itulah, madura mampu memproduksi garam berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumsi garam nasional yang mencapai kurang lebih 1,5 juta ton dan kebutuhan garam industri mencapai 1,8 juta ton garam (Suara Pembaruan, 24 Juni 2012).

[2] Pembuatan garam adalah sumber penghasilan penting bagi pemerintah maupun penduduk Madura. Beberapa ribu orang menggantungkan nafkah sepenuhnya pada garam, sementara lebih 200.000 warga mendapatkan pengasilan musiman dari garam. Lihat Huub De Jonge, Garam Kekerasan dan Aduan Sapi (Yogyakarta: LKiS, 2012), hal. 35

[3] Sebagaimana diketahui, realisasi impor garam konsumsi 99.754 ton pada tahun 2009, 597.583 ton pada tahun 2010, dan 923.756 ton pada tahun 2011; sedangkan realisasi impor garam industri adalah 1.636.699 pada tahun 2009, 1.590.049 pada tahun 2010 dan 1.691.440 pada tahun 2011. Kondisi ini jelas menjadi salah satu indikator ketidakberdayaan, jika tidak boleh dikatakan ketidakmampuan, garam rakyat dalam memasok kebutuhan garam secara nasional. Lihat Rismana, E. Peta Garam Nasional (Jakarta: Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2013), Hal. 12

[4] Huub De Jonge, Garam Kekerasan dan Aduan Sapi: Esai-Esai  tentang orang Madura dan Kebudayaan Madura: (Yogyakarta: LKiS, 2012), hal. 56

[5] Ibid: 57

[6] Hingga puncaknya pada dekade30-an, proyek pembabasan tambak garam rakyat dimulai. Semua ini dimaksudkan pula agar negara sepenuhnya memonopoli produksi garam denagan mendirikan sebuah perusahaan modern. Namun, perang unia II mencegah penduduk yang sudah berabad-abad mengais nafkah dari produsi garam. Lihat. Kuntowijoyo, Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850-1940. Disertasi Doktor, Univ. Culumbia New York (diterjemahkan oleh M. Effendhie dan P. Amaripuja menjadi Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraria. Madura 1850-1940. (Yogyakarta: Matabangsa, 2002),

[7] Seperti dijumpai pada suku-suku bangsa Indonesia lainnya, kegiatan mata pencaharian bertani dikerjakan bersama oleh kaum pria dan wanita Madura. Selaian tembaku garam adalah pertanian yang tumbuh sumbur. Lihat Mien Ahmad Rifai, Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya. (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), Hal, 79-85

[8] Direktorat Impor Departemen Perdagangan RI. Alokasi dan Realisasi Impor Garam Industri Tahun 2004. Jakarta: Direktorat Impor Departemen Perdagangan RI, 2005). hal 24

[9] Rochwulaningsih, Yety, “Surviving Strategies of Salt Farmer Under the Pressure of Global Economic Expansion: Case on Salt Farmer in Rembang Central Java”. Presented in International Seminar on Development and Changers of Culture. Asian Cultures Research Institut of Toyo University. Tokyo, 13-14 November 2006

[10] ibid

[11] Diadaptasi dari film “Garamku Tak Asin Lagi”. ilm dokumenter karya sineas muda Aceh, Azhari dan Jamaluddin Phona dalam ajang Eagle Awards Documentary Competition 2011. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun sayangnya masalah yang dihadapi petani semakin lama semakin banyak. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim, karena luasnya laut yang dimiliki negara ini. Garis pantainya saja mencapai 90.000 km. Namun, belakangan ini justru garam menjadi masalah. Negeri yang seharusnya mampu memproduksi garam berlimpah, malah harus mendatangkan garam dari negara lain seperti, Australia, India, Singapura, bahkan dari Jerman. Dan ternyata impor garam ini sudah berlangsung lama. Dan lebihnya parahnya lagi, garam yang diimpor justru lebih besar daripada garam lokal. Keadaan ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa “akumulasi dari garam lokal dan impor itu telah melabihi kebutuhan garam Indonesia yang mengakibatkan rendahnya harga garam” (BPS 2003).

[12] Impor yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama bahkan sejak zaman pemerintahan presiden Soekarno dan semakin meningkat pada saat pemerintahan presiden Soeharto. Jika menyangkut tentang kebijakan impor garam yang telah terjadi di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1994, kita bisa mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam. Setelah itu, juga dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/1012007, sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005. Namun, pada dasarnya isi dari peraturan menteri perdagangan tersebut adalah sama namun, perubahan yang terjadi hanya dalam bentuk perubahan-perubahan cara (teknis) dalam proses impor garam di Indonesia. Lihat Mangara Tambunan dan Djaimi Bakce, Rekonstruksi Strategi Industialisasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hal. 78-80

[13] Liberalisasi di Indonesia telah dimuali sejak ikut serta dalam GATT (General Agreement on Tariffs ans Trade) pada tanggal 24 Februari 1950. Partisipasi ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memetik manfaat dengan terbukanya peluang pasar internasional dalam rangka perdagangan multilateral bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Lebih lanjut, peran GATT semakin diperdalam melalui World Trade Organization pada putaran Uruguay. Putaran Uruguay berlangsung dalam lima tahap dan mencapai kesepakatan finalnya di akhir tahun 1993. Jika sebelumnya putaran perundingan multilateral di bawah GATT hanya membahas masalah hambatan perdagangan berupa tarif dan non tarif, maka putaran Uruguay di bawah WTO lebih luas mengatur pperdagangan jasa, aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi dalam perdagangan. Sebagai tindaklanjut dari kesepakatan ini pemerintah indonesia menerbitkan UU Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Lihat, Noam Chomsky, Memeras Rakyat Neoliberalisme dan Tantangan Global (Bandung: Profetik, 2005), hal 83

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *